GenPI.co - Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Saiful Mujani merespons usulan Pilkada melalui DPRD untuk menghemat anggaran negara.
Saiful Mujani membandingkan anggaran makan bergizi gratis (MBG) dengan pemilihan kepala daerah secara langsung.
“Ongkos Pilkada secara langsung untuk lima tahun pemerintahan, hanya sepersepuluh anggaran satu tahun MBG,” katanya melalui akun X, dikutip Senin (19/1).
BACA JUGA: Legislator DKI Jakarta Tolak Pilkada Melalui DPRD, Disebut Merampok Hak Rakyat
Dia juga menyentil jumlah menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Subianto yang mengalami lonjakan.
“Pilkada oleh DPRD untuk hemat uang negara. Tetapi, kenapa jumlah menteri dan wakil menteri melonjak? Ingin mengebiri kedaulatan rakyat saja?” ujarnya.
BACA JUGA: Wacana Pilkada Melalui DPRD, Efisiensi Tak Bisa Dijadikan Alasan Utama
Mujani menilai Pemilu maupun Pilkada menjadi mahal, karena pelanggaran hukum atau tindakan kriminal yang dilakukan kandidat.
Dia menyebut kandidat membeli suara pemilih, partai politik (mahar), serta wewenang penyelenggara pemilu dan pengawas.
BACA JUGA: Komisi II DPR Nilai Semua Opsi Sistem Pilkada, Bukan Hal Mustahil
Hal tersebut menjadikan Pemilu dan Pilkada yang merupakan wilayah publik, dibajak menjadi barang privat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
