GenPI.co - Direktur Democracy and Election Empowerment Partnerhsip (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menyebut usulan Pilkada melalui DPRD mengkhianati cita-cita reformasi.
Neni mengatakan usulan itu merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat, yang sudah diperjuangkan sejak era reformasi.
“Kita tak boleh membiarkan demokrasi kita menciut, hanya alasa efisiensi semu, yang memperkuat posisi oligarki di daerah,” katanya dikutip dari Antara, Senin (5/1).
BACA JUGA: Demokrat Loyal Pada Prabowo Subianto, Meski Belum Bersikap Soal Pilkada
Usulan Pilkada melalui DPRD tersebut digulirkan Partai Golkar, Gerindra, PKB, dan NasDem. Kemudian untuk PAN, PKS, dan Demokrat masih menunggu kajian mendalam.
Partai politik yang memastikan menolak usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD baru satu, yakni PDIP.
BACA JUGA: Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Risiko Politik Uang Lebih Tinggi
Dia menyampaikan Pilkada langsung merupakan instrument utama yang mana rakyat punya kuasa penuh, dalam menentukan sikap di daerah.
Menurut dia, pengembalian Pilkada melalui DPRD, hanya akan memenjarakan hak suara rakyat di dalam gedung parlemen.
BACA JUGA: Pilkada Melalui DPRD Disebut Pernah Gagal, Elite Diingatkan Soal Hak Rakyat
“Kami memandang ini bentuk elite capture. Kepala daerah nanti tidak lagi utang budi ke konstituen. Namun, hanya ke segelintir pemimpinnya,” ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
