GenPI.co - Pengurus DPW Partai Berkarya dari sejumlah daerah mendatangi kantor Kemenkum di Jakarta Selatan pada Rabu (13/8).
Mereka mempertanyakan hasil Musyawarah Nasional (Munas) yang sudah digelar pada 14-16 Juli 2025 di Tangerang Selatan, Banten.
Sebab belum lama ini muncul surat keputusan (SK) kepengurusan baru yang dianggal janggal dan berbeda dengan hasil Munas.
BACA JUGA: Jadi Ketum Partai Berkarya, Ridwan Andreas Gelar Syukuran Bersama Anak Yatim
Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Papua Tengah Rohedi M Cahya mengatakan dalam munas itu, Muhammad Ridwan Andreas terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi.
Kemudian juga Fauzan Rahmansyah menjadi sekretaris jenderal. Namun pihaknya dikejutkan dengan munculkan SK Nomor 11 dari Kemenkum setelah Munas.
BACA JUGA: Bawaslu Tolak Aduan Laporan Partai Berkarya
“Ini luar biasa. Kami yang menggelar Munas, namun orang lain yang mengeluarkan SK. Ini melukai perasaan,” katanya dikutip dari JPNN, Kamis (14/8).
Ketua DPW Partai Berkarya Sulawesi Selatan Muh Arham menyatakan munas partainya berlangsung lancar dan tanpa perdebatan.
BACA JUGA: Babak Baru Partai Berkarya, Tommy Soeharto Vs Muchdi Pr
Dia pun merasa aneh jika hasil munas parpolnya tersebut tidak ditindaklanjuti Kementerian Hukum.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
