GenPI.co - Pemerintah mengklaim tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di instansi-instansi pemerintah akibat kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini ditegaskan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.
Hasan menyebut yang adalah karyawan kontrak yang tidak diperpanjang kontraknya karena proyek yang melibatkan mereka telah selesai.
BACA JUGA: Tak Perlu Khawatir! Gaji Guru Tetap Utuh Meski Ada Efisiensi Anggaran
"Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada," kata Hasan Nasbi, Kamis (13/2).
Maka dari itu, Hasan meminta masyarakat untuk tidak menyamakan kontrak kerja karyawan yang tidak diperpanjang dengan PHK.
BACA JUGA: Mitigasi Bencana Tetap Prioritas, Pemerintah Jamin Anggaran BMKG Tidak Dipangkas 50%
Di sisi lain, Hasan mengungkapkan kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025 bertujuan mengalihkan anggaran yang semula membiayai kegiatan tidak produktif ke program yang lebih bermanfaat.
"Seperti yang sering diingatkan oleh Presiden bahwa setiap rupiah yang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," papar Hasan.
BACA JUGA: Polri Kena Efisiensi Anggaran Rp20,5 Triliun, Apa Saja yang Dipangkas?
Menurut dia, efisiensi anggaran ini ditempuh pemerintah supaya anggaran digunakan benar-benar terukur dan berdampak untuk masyarakat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
