GenPI.co - Komisi Percepatan Reformasi Polri merespons penilaian masyarakat yang menyebut Kompolnas belum efektif menjalankan fungsi pengawasan terhadap Polri.
Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Badrodin Haiti mengatakan pemerintah membuka ruang diskusi pembentukan lembaga baru.
“Kita bawa dalam diskusi. Apakah perlu perbaikan. Perbaikan itu melalui proses diskusi. (Hasil) komite ini akan didiskusikan semua,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (27/11).
BACA JUGA: Polri Dilarang Rangkap Jabatan Sipil, MK Hapus Celah Penugasan Kapolri
Dia mengungkapkan kritik terhadap Kompolnas yang dianggap tidak netral itu tak hanya dari aktivis lingkungan.
Namun juga datang dari kalangan pers yang menilai pengawasan eksternal sering berpihak kepada institusi kepolisian.
BACA JUGA: Dasco Ungkap DPR RI Baru Akan Pelajari Putusan MK Soal Polri di Jabatan Sipil
Badrodin menyampaikan masukan tersebut menjadi catatan penting Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam merumuskan desain baru pengawasan eksternal Polri.
“Itu salah satu poin yang perlu menjadi sorotan kami untuk perbaikan kinerja polisi ke depannya,” tuturnya.
BACA JUGA: DPR RI Sebut Polri Harus di Bawah Presiden, Agar Tak Dimanfaatkan Kelompok Tertentu
Audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan perwakilan pegiat lingkungan ini dilakukan di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/11).
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
