GenPI.co - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan penyebab para honorer tidak terakomodasi seleksi PPPK atau PPPK Paruh Waktu.
Komisi II diketahui sudah beberapa kali menerima aduan para honorer yang tak terakomodasi seleksi PPPK.
Beberapa pemda pun telah meminta pemerintah pusat supaya mengakomodir para honorer yang tak masuk gerbong pengangatan PPPK Paruh Waktu.
BACA JUGA: DPR RI Prihatin Pencari Kerja Indonesia Jadi Sasaran Empuk Penipuan
Rifqi pun telah mendengar paparan dari Kepala BKN Zudan Arif dan melakukan pengecekan. Hasilnya pun diketahui penyebab tidak terakomodirnya para honorer itu.
Politikus Partai NasDem itu mengatakan penyebab tidak terakomodirnya para honorer dalam seleksi PPPK Paruh Waktu berada di pemda.
BACA JUGA: DPR RI Minta Negara Pastikan Jumlah ASN Mutasi ke IKN yang Dimulai 2028
“Setelah kami cek langsung, yang lambat itu bukan BKN. Namun daerah yang terlambat upload dokumen, sehingga tak bisa diproses,” katanya dikutip dari JPNN, Kamis (27/11).
Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BKN, KemenPANRB, Kemendagri, BNPP, dan Otorita IKN, Selasa (25/11) di Senayan, Jakarta.
BACA JUGA: PKS Kritik Rektor IPDN Studi Banding ke Cambridge, Kunker DPR Disinggung
Komisi II DPR RI dalam RDP itu juga mengapresiasi sejumlah langkah BKN yang mempercepat reformasi manajemen ASN.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
