GenPI.co - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania merespons langkah pemerintah terkait legalisasi perjalanan umrah secara mandiri.
Dia mendorong pemerintah menyusun regulasi turunan untuk menjamin keseimbangan antara inovasi digital serta keberlanjutan ekosistem penyelenggara umrah nasional.
Politikus NasDem itu khawatir jika tidak disusun regulasi turunan, maka manfaat ekonominya akan lari ke luar negeri.
BACA JUGA: DPR RI Sambut Wacana Prabowo, Pengajaran Bahasa Portugis Diusulkan di NTT
“Kemudian industri perjalanan umrah nasional bisa kehilangan daya saing,” katanya dikutip dari Antara, Selasa (28/10).
Dini menyatakan Komisi VIII DPR RI akan mengawal supaya transformasi digital terkait penyelenggaraan umrah tidak menimbulkan korban baru baik jemaah maupun pelaku usaha.
BACA JUGA: Komisi II DPR RI Beri Lampu Hijau Bahas PPPK Jadi PNS Tanpa Tes
Dia menilai transformasi digital terkait penyelenggaraan umrah tersebut harus bisa menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi, transpaansi, serta pelayanan umat.
Dini mengaku memahami kekhawatiran Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (Amphuri) dan asosiasi penyelanggaran perjalanan umrah lainnya.
BACA JUGA: Fraksi PKB DPR RI Soroti Kasus Kereta Anjlok, Kemenhub Diminta Audit
Dia menghormati langkah yang diambil asosiasi yang melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, karena itu adalah hak konstitusional setiap warga negara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
