GenPI.co - DPRD Jawa Tengah menjanjikan merespons keresahan warga terkait kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang disebabkan kebijakan opsen.
Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto mengatakan keluhan warga terkait kenaikan PKB tersebut, terus berdatangan.
Keluhan juga disampaikan melalui media sosial, dengan munculnya gerakan Stop Bayar Pajak Kendaraan.
BACA JUGA: Khofifah Bantah Ada Fee 30 Persen Dana Hibah DPRD Jatim
“Banyak keluhan yang masuk, sampai ada yang mendirikan tenda dan sebagainya,” katanya dikutip dari Antara, Senin (16/2).
Sumanto menyampaikan Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi anggaran dan pendapatan daerah, akan membahas masalah itu.
BACA JUGA: DPRD Bali Segel Proyek di Lapangan Golf Premium, Diduga Jadi Penyebab Banjir
“DPRD Jawa Tengah sudah memberikan rekomendasi kepada Komisi C. Komisi C pun telah memanggil Bapenda Jateng,” ujarnya.
Kebijakan opsen PKB di Jawa Tengah, meningkat 16,20 persen. Total wajib pajak yang wajib dibayarkan menjadi 1,74 persen, dari yang sebelumnya 1,50 persen.
BACA JUGA: DPRD DKI Jakarta Nilai Janji Pramono Anung Soal Penanganan Banjir, Tak Sesuai Realita
Seorang warga Kota Semarang Yudi (41) mengetahui kebijakan opsen itu, sejak 2025 lalu. Dia baru tahu, dari biro jasa.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
