GenPI.co - DPP Ahlulbait Indonesia (DPP ABI) mendorong evaluasi total keikutsertan Indonesia dalam organisasi Dewan Perdamaian, yang digagas Presiden AS Donald Trump.
Ketua Umum DPP ABI Zahir Yahya mengatakan sikap politik luar negeri Indonesia, adalah wajib berdiri di atas prinsip dasar kenegaraan.
“ABI menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum itu, harus dievaluasi total,” katanya dikutip dari Antara, Senin (9/2).
BACA JUGA: Dino Patti Djalal Tak Setuju Indonesia Bayar Rp 17 Triliun Iuran Dewan Perdamaian
Menurut dia, evaluasi bisa dengan mengukur kesetiaan terhadap konstitusi, kedaulatan politik luar negeri, dan komitmen membela Palestina.
Zahir mendorong DPR melakukan tugas fungsi dan pokok (tupoksi), yakni pengawasan dan diplomasi terkait Dewan Perdamaian.
BACA JUGA: Rocky Gerung Soroti Kasus Siswa SD di NTT, Iuran Dewan Perdamaian Rp 17 Triliun Disentil
Dia meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mempublikasikan dokumen piagam atau charter keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian.
Zahir menjelaskan publikasi piagam tersebut, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan partisipasi demokratis.
BACA JUGA: Muncul Penolakan Dewan Perdamaian Gaza, Diharap Jadi Pembelajaran Menlu Sugiono
Dia mengatakan, jika hasil evaluasi mengungkap forum itu tak memenuhi prinsip keadilan, kesetaraan, dan independensi, maka Indonesia menarik diri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
