GenPI.co - Ketua Komite IV DPD RI Senator Ahmad Nawardi mengingatkan BPI Danantara untuk bertindak hati-hati dan transparan dalam mengelola dana publik.
Hal itu dikatakannya merespons adanya rencana proaktif pemerintah untuk mendorong merger sejumlah perusahaan swasta.
Perusahaan yang didorong untuk merger itu yakni PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan PT Grab Teknologi Indonesia (Grab), serta potensi pelibatan Danantara di pemegang saham.
BACA JUGA: Ketua DPD RI Nilai Semua Mantan Presiden RI Layak Jadi Pahlawan Nasional
Nawardi mengatakan sumber dana Danantara merupakan dividen BUMN yang merupakan uang publik, sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Menurut dia, perlu ada kalkulasi yang sangat jelas serta pertanggungjawaban yang transparan sebelum dana itu diinvestasikan.
BACA JUGA: DPD RI Desak ESDM Tinjau Ulang Izin PT GAG Nikel, Dikhawatirkan Memunculkan Gejolak
Nawardi menyampaikan dana publik merupakan amanah yang pengelolaannya harus dengan prinsip kehati-hatian tinggi.
“Dana ini tak boleh dipakai untuk aksi korporasi yang manfaatnya belum jelas dan punya risiko rugi besar,” katanya dikutip dari JPNN, Selasa (18/11).
BACA JUGA: Komite I DPD RI Dukung Penataan Ruang dan Pemekaran Wilayah di Sumsel
Menurut dia, ada risiko ketika Danantara dilibatkan menjadi pemegang saham perusahaan aplikator yang sebagian besar dikuasai asing.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
