GenPI.co - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengharap pemerintah pusat memberikan dana transfer ke daerah (TKD) sesuai hak jika memiliki kinerja yang baik.
Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya telah melakukan efisiensi anggaran sebelum kebijakan pemotongan TKD itu diterapkan pada 2026 mendatang.
Efisiensi yang dilakukan Pemprov Jawa Barat ini bertujuan supaya dana publik benar-benar kembali untuk rakyat.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Bingung Tanggapi Menkeu Purbaya Soal Penyimpanan Uang Kas Daerah
“Kami hidup prihatin. Tanpa pengawalan, mobil dinas, baju dinas, perjalanan dinas. Efisiensi ini agar dana publik benar-benar ke rakyat,” katanya dikutip dari JPNN, Senin (27/10).
Politikus Partai Gerindra itu juga menyinggung tata kelola keuangan Pemprov Jabar sudah diakui menjadi terbaik secara nasional oleh Kemendagri.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Bakal Copot Pejabat yang Sembunyikan Data APBD Didepositokan di Bank
“Tidak ada penyimpangan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Semuanya untuk rakyat,” tutur Dedi Mulyadi.
Dia pun berharap kebijakan pemotongan TKD yang diambil Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa itu tidak diterapkan ke daerah yang berkinerja baik.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya, Minta Data Daerah Simpan Deposito Dibuka
“Kalau memang kinerja kami buruk, TKD boleh dikurangi. Tapi kalau sudah kerja keras dalam pengelolaan keuangan, jangan dong ditunda,” ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
