GenPI.co - Yang ditunggu sekarang adalah: kapan peraturan pemerintah (PP) soal Danantara ditandatangani presiden. Mungkin masih memerlukan waktu tiga bulan lagi. Masih panjang waktu untuk kasak-kusuk.
UU yang baru --hasil perubahan ke 3 UU BUMN yang disyahkan DPR minggu lalu-- belum lagi ditandatangani Presiden Prabowo. Mungkin masih sedang disiapkan untuk dibawa ke presiden.
Barulah setelah itu rancangan PP dibuat. Di PP itulah akan diatur lebih detail: Danantara akan menjadi seperti apa. (Baca Disway besok).
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan: Tawar Dinas
Atau, sambil membawa UU baru ke presiden, PP sudah disiapkan. Di PP itulah sebenarnya baru jelas: apa maunya Presiden Prabowo terhadap Danantara.
Maka siapa yang ditunjuk untuk membuat draf PP Danantara akan sangat menentukan masa depannya. Mereka yang berkepentingan terhadap Danantara akan berlomba membuat draf PP sesuai dengan yang mereka inginkan.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan: Dewan Langitan
Hebatnya, sebelum PP terbit pun sudah mulai beredar berita bahwa manajemen Danantara akan dirombak. Dirut (kepala) yang belum mulai bekerja pun sudah akan diganti.
Anda sudah tahu siapa kepala Danantara: Muliaman D. Hadad –mantan kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan: Piring Kembar
Presiden Prabowo sendiri yang melantik. Begitu inginnya presiden berlari cepat. Begitu diharapkannya Danantara jadi sumber pendanaan pembangunan. Sampai-sampai pimpinan Danantara sudah dilantik sebelum ada UU-nya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
