GenPI.co - Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyebut pilpres dan pilkada harus tetap dipilih rakyat, karena Indonesia menganut sistem presidensial.
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia itu merespons terkait adanya usulan supaya pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD.
“Jika dipilih DPRD, maka kepala daerah bertanggung jawab pada DPRD. Dia juga bisa di-impeach (dimakzulkan),” katanya dikutip dari Antara, Jumat (28/2).
BACA JUGA: Usul Pemilihan Gubernur Tidak Langsung, Ketua DPD RI: Lebih Efisien
Dia mengungkapkan dalam UUD 1945 memang tidak menegaskan pilpres maupun pilkada harus dipilih langsung atau tidak langsung.
Burhanuddin menyampaikan UUD hanya mengamanatkan supaya pemilu digelar secara demokratis.
BACA JUGA: Kemendagri: 18 Daerah Belum Sanggup Anggaran untuk PSU Pilkada 2024
“Itu asumsi awal. Kalau mau diubah ke DPRD, juga sama-sama konstitusional. Tetapi pertanyaannya, Indonesia pakai sistem presidensial,” ujarnya.
Dia menjelaskan dengan sistem itu maka presiden atau kepala daerah tak bisa dimakzulkan. Kecuali jika melakukan kesalahan yang sangat serius.
BACA JUGA: 26 Perkara Sengketa Pilkada Dikabulkan MK, KPU RI: 14 yang PSU Seluruh TPS
Burhanuddin menyebut jika menerapkan sistem parlementer, maka presiden atau kepala daerah harus bertanggung jawab ke parlemen.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
