GenPI.co - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan kecaman keras terhadap negara-negara yang melanggar hukum internasional.
PBB menyoroti ketimpangan global yang melebar dengan menyebut konsentrasi kekuasaan dan kekayaan di tangan 1 persen orang terkaya di dunia sebagai sesuatu yang tidak bisa dibenarkan secara moral.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan 193 negara anggota PBB saat ini menghadapi sebuah dunia yang ditandai perpecahan geopolitik yang justru merugikan semua pihak.
BACA JUGA: Legislator PKS Soal Surat Pemprov Aceh ke PBB, Disebut Bukan untuk Menyudutkan
"Pelanggaran hukum internasional secara terang-terangan dan terjadi pemotongan bantuan kemanusiaan," ujarnya, dilansir AP News, Rabu (21/1).
Menurut Guterres, seluruh dinamika tersebut telah mengguncang fondasi kerja sama global, tepat pada saat dunia paling membutuhkan solidaritas dan kolaborasi internasional.
BACA JUGA: Skotlandia Gelontorkan Dana untuk Palestina, PBB: Ini Jalur Kehidupan
Dia menilai ada pihak yang secara aktif berupaya mengakhiri kerja sama internasional.
"Namun, kami tidak akan menyerah," ucapnya.
BACA JUGA: Di Tengah Perang Saudara, PBB Sebut Pemilu Myanmar Tidak Masuk Akal
Selama ini, Guterres berulang kali mengkritik Rusia atas pelanggarannya terhadap Piagam PBB yang mewajibkan setiap negara untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara lain.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
