GenPI.co - 13 Asosiasi Haji Umrah mendatangi kantor DPP PKS menyampaikan penolakan umrah mandiri masuk dalam RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).
Juru Bicara 13 Asosiasi Haji Umrah Firman M Nur mengatakan penolakan tersebut karena pihaknya menilai umrah mandiri minim perlindungan untuk jemaah.
“Kami khawatir muncul oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” katanya dikutip dari Antara, Selasa (19/8).
BACA JUGA: PKS Dorong Pemerintahan Prabowo Perkuat Koperasi, Demi Warga Terhindar Riba
Hal itu dikatakannya seusai menyampaikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Presiden PKS Almuzammil Yusuf di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin kemarin.
Dia mengungkapkan ada sejumlah perbedaan umrah dengan perjalanan ke luar negeri lainnya.
BACA JUGA: PKS Belum Lirik Langkah NasDem soal Original Intent UUD, Tindaklanjuti Putusan MK
Perbedaan itu yakni bimbingan untuk jemaah selama di Arab Saudi, jaminan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi jemaah.
Selain penolakan pasal legalisasi umrah mandiri, 13 asosiasi ini juga meminta penghapusan kuota haji khusus paling tinggi delapan persen.
BACA JUGA: PKS Tanggapi Sentilan Anies Baswedan, Prabowo Dinilai Sudah Luar Biasa
Sementara, Presiden PKS Almuzammil Yusuf mengaku belum bisa menentukan sikap apakah akan mendorong atau menolak umrah mandiri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
