GenPI.co - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan pelonggaran syarat pencalonan Pilkada, demi menekan terjadinya politik uang.
Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengatakan politik uang, disebabkan karena tingginya syarat pencalonan kepala daerah.
Dia menyebut ketentuan minimal dukungan, baik dari partai politik maupun perseorangan, sering memicu praktik transaksional.
BACA JUGA: Bupati Pati Sudewo Ngaku Dijebak, Klaim Tak Tahu Apa-Apa dan Singgung Lawan Pilkada
Andy menilai kondisi tersebut, menimbulkan praktik jual beli kursi atau tiket untuk diusung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.
“Artinya, biasa yang dikeluarkan kandidat akan semakin besar. Kondisi ini, membuka potensi terjadinya korupsi, jika mereka terpilih,” katanya dikutip dari Antara, Sabtu (31/1).
BACA JUGA: Anas Urbaningrum Sebut Pembahasan UU Pilkada Bisa Setelah Pemilu 2029
Partai berlogo gajah tersebut menilai pemangkasan syarat pencalonan, berpeluang menjadi langkah penting memutus rantai itu.
“Kalau mau memutus mata rantai itu, dengan mengurangi syarat pencalonan. Buka seluas-luasnya, supaya kandidat semakin beragam yang maju,” ujarnya.
BACA JUGA: Dasco Sambut Usulan PDIP Soal E-Voting Pilkada, Bakal Dikaji DPR
Andy menyampaikan ada tiga keuntungan yang bisa dirasakan masyarakat, terkait pelonggaran syarat pencalonan ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
