GenPI.co - Dosen Komunikasi Politik Universitas Brawijaya (UB) Verdy Firmantoro mengingatkan pejabat publik mengedepankan pamakaian narasi bersifat inklusif saat jawab kritik dari rakyat.
Verdy mengatakan seorang pejabat publik supaya menghindari melakukan pembelaan yang sifatnya irasional dan menyinggung nalar.
“Narasi inklusif atau berbasis pada empati publik itu perlu dipakai,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (10/9).
BACA JUGA: Perintah Prabowo Subianto, Penjarah Rumah Pejabat Harus Ditindak Tegas
Menurut dia, pemakaian narasi inklusif ini juga bisa menjadi langkah antisipasi polemik atau blunder oleh pejabat saat merespons pertanyaan rakyat.
Salah satu peristiwa yang bisa menjadi contoh yakni keputusan penonaktifan sejumlah angota DPR RI karena membuat pernyataan yang menyinggung perasaan rakyat.
BACA JUGA: MK Tegaskan Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan: Baik Pejabat Negara atau Direksi
Sejumlah anggota DPR RI yang dinonaktifkan itu di antaranya Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Adies Kadir.
Menurut dia, peristiwa itu harus jadi pelajaran bagi semua pejabat di masing-masing lembaga negara.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Pecat Immanuel Ebenezer dari Wamenaker, Ingatkan Pejabat Antikorupsi
Verdy menilai sejatinya seorang pejabat publik harus mampu menyuarakan pesan pro rakyat, dengan mengedepankan fakta dan data.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
