GenPI.co - Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai usulan koalisi permanen berpeluang mengekang Presiden RI supaya bisa sejalan dengan kepentingan partai.
Hal itu dikatakannya menanggapi usulan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia mengenai pembentukan koalisi permanen di pemerintahan masa Presiden Prabowo Subianto.
“Mengakali serta mau mengikat presiden untuk kepentingan elite maupun partai di pemerintahan,” katanya dikutip dari JPNN, Jumat (12/12).
BACA JUGA: PDIP Sebut Koalisi Permanen Hanya untuk Amankan Partai dan Elite
Dia mengungkapkan koalisi permanen ini biasanya diterapkan pada sistem parlementer, bukan presidensial seperti Indonesia.
“Koalisi itu lebih dikenal di sistem parlementer, yang mana untuk membentuk pemerintahan mayoritas dibentuklah koalisi partai,” tuturnya.
BACA JUGA: PDIP Ogah Cawe-cawe Usulan Koalisi Permanen Bahlil Lahadalia
Menurut dia, sistem presidensial tidak menerapkan koalisi. Terlebih dalam bentuk permanen. Sebab pemerintahan ditentukan oleh presiden.
Andreas menyampaikan partai politik pendukung saat tahap kontestasi, tidak memiliki hak memaksa presiden supaya menempatkan kader bergabung di pemerintahan.
BACA JUGA: Legislator Golkar Kecam Cak Imin, Koalisi Permanen Harus Dijalankan
“Kalau mau ikut kerja sama, tergantung presiden. Sebab kepala negara memiliki hak prerogatif untuk memutuskan dengan siapa dan partai mana kerja sama,” ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
