GenPI.co - Anggota DPD RI dari Papua Barat Dr Filep Wamafma menyebut ada sejumlah indikasi praktik politik kotor dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Papua.
Filep menyinggung terkait dugaan pengerahan ‘partai cokelat’ yang bisa memengaruhi kemurnian suara rakyat.
“Demokrasi bisa runtuh ketika lembaga yang harusnya menjaga netralitas justru terlibat permainan politik,” katanya dikutip dari JPNN, Jumat (15/8).
BACA JUGA: Mathius Fakhiri Unggul 13 Ribu Suara di PSU Pilkada Papua
Senator asal wilayah adat Saireri itu juga mengkritik fenomena oligarki yang semakin kuat, yang mana kelompok tertentu mendanai proses politik untuk menguasai APBD Papua.
“Jika kekuasaan hanya untuk alat mengeruk keuntungan dan memperkaya segelintir orang, maka demokasi sudah berubah jadi alat feodalisme modern,” ujarnya.
BACA JUGA: Bawaslu RI Telusuri Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polisi di PSU Pilkada Papua
Pria kelahiran Biak itu menyatakan PSU Pilkada Papua harus jadi momentum dalam memulihkan integritas demokrasi.
Filep menyampaikan rakyat harus dibiarkan menentukan pilihannya dengan bebas tanpa tekanan, intimidasi, dan transaksi politik.
BACA JUGA: Bawaslu Rekomendasi PSU Pilkada Papua Diulang di 13 TPS
“Rakyat menunggu transparansi KPU dan memantau setiap stakeholder yang terlibat dalam setiap tahapan PSU ini,” ucapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
