GenPI.co - Anggota Komite I DPD RI Paul Finsen Mayor merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan daerah.
Senator asal Papua Barat Daya itu prihatin, dan menyebut putusan tersebut berpotensi menyebabkan pembengkakan anggaran serta praktik jual beli jabatan.
Dia menilai Mahkamah Konstitusi sering mengubah aturan pemilu tanpa memikirkan dampak ke depannya.
BACA JUGA: Jimly Asshiddiqie Sebut Putusan MK Harus Dihormati, Meski Tidak Suka
“Saya merasa MK sering mengubah aturan tanpa menimbang dampaknya, terutama terhadap anggaran yang berpotensi membengkak,” katanya,
Paul menilai putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah itu bisa menciptakan celah penyalahgunaan kekuasaan.
BACA JUGA: Puan Sebut Seluruh Fraksi Parpol di DPR Akan Sikapi Bersama soal Putusan MK
Menurut dia, ada peluang terjadinya praktik jual beli jabatan untuk mengisi kekosongan kepala daerah.
“Kekosongan kepala daerah selama 2,5 tahun bisa memunculkan jual beli jabatan. Ini akan mencederai demokrasi,” ujarnya.
BACA JUGA: Yusril Ihza Mahendra Pastikan Pemerintah Tindaklanjuti Putusan MK
Putusan tersebut juga bertolak belakang terhadap Pasal 22E UUD NRI 1945 yang menyebut pemilu digelar lima tahun sekali.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
