GenPI.co - Thailand bakal menggelar pemilihan umum (pemilu) dini pada 8 Februari 2026.
Keputusan itu muncul setelah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul, yang baru menjabat tiga bulan, membubarkan parlemen.
Langkah Anutin terjadi di tengah rencana partai oposisi utama untuk mengajukan mosi tidak percaya terkait perubahan konstitusi.
BACA JUGA: Thailand Bombardir Kota Kasino Kamboja, ASEAN dan China Dorong Perdamaian
Pemilu mendatang diperkirakan akan menjadi pertarungan utama antara Partai Bhumjaithai pimpinan Anutin dengan Partai Rakyat yang memegang jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat setelah pemilu 2023.
Selain itu, Partai Pheu Thai yang populis, didukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, juga menjadi pesaing kuat.
BACA JUGA: ASEAN Dorong Perdamaian, Konflik Thailand dan Kamboja Justru Memanas
Pembubaran parlemen terjadi di tengah ketegangan Thailand dan Kamboja terkait sengketa perbatasan yang telah berlangsung lama.
Anutin dinilai memanfaatkan konflik ini untuk menarik dukungan nasionalis dengan mengadopsi sikap militer yang agresif.
BACA JUGA: Negosiasi Perbatasan Mandek, Thailand Minta Kamboja Umumkan Gencatan Senjata
Popularitas partainya sempat menurun sebelum konflik karena krisis banjir di selatan yang menewaskan lebih dari 160 orang dan penanganan skandal penipuan besar yang melibatkan pejabat serta tokoh bisnis Thailand.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
