GenPI.co - Provinsi Sumatera Selatan kembali menorehkan prestasi di kancah nasional. Dipimpin langsung oleh Gubernur H. Herman Deru, Sumsel menjadi provinsi pertama di Indonesia yang meluncurkan inisiatif komprehensif untuk mencegah perkawinan anak serta melindungi hak perempuan dan anak pasca perceraian.
Langkah monumental ini ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang berlangsung di Griya Agung, Palembang, Selasa (22/7/2025).
Acara tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara seluruh Bupati/Wali Kota se-Sumsel dengan Pengadilan Tinggi Agama.
BACA JUGA: Gubernur Herman Deru: FORNAS VIII Jadi Ajang Pembuktian Sumsel sebagai Kekuatan Baru Olahraga Rekreasi Nasional
"Ini adalah langkah nyata dan komitmen kami dalam melindungi generasi penerus bangsa dari dampak negatif perkawinan usia dini dan perceraian," ujar Gubernur Herman Deru.
Menurutnya, anak-anak yang menjadi korban perceraian kerap mengalami gangguan psikologis berat.
BACA JUGA: Dukung Gagasan Presiden, Gubernur Sumsel Herman Deru Siap Jalankan 80.000 Koperasi Merah Putih
Mereka tidak hanya menghadapi kendala ekonomi, tapi juga masalah kepercayaan diri, pergaulan yang sempit, serta hambatan dalam pengembangan potensi.
Gubernur menegaskan bahwa efek psikologis dari perceraian bisa jauh lebih berbahaya ketimbang kehilangan orang tua karena kematian.
BACA JUGA: Bupati Lahat Pimpin APKASI, Gubernur Herman Deru: Ini Kebanggaan bagi Sumsel
"Kalau sudah minder, pemikiran anak jadi tertutup dan masa depannya bisa suram," tegasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
