GenPI.co - Sebanyak 4 perusahaan terindikasi menjadi penyebab terjadinya bencana banjir dan longsor di Sumatra.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya melakukan penyegelan terhadap empat subjek hukum.
"Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan 4 subjek hukum dari sekitar 12 subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatra," kata dia, Sabtu (6/12).
BACA JUGA: 8 Perusahaan di Batang Toru Diselidiki Soal Gelondongan Kayu Hanyut saat Banjir Sumut
Raja Juli menegaskan tidak akan berkompromi dengan perusak hutan.
Dia memastikan melakukan penegakan hukum secara tegas terkait dengan persoalan tersebut.
BACA JUGA: Legislator PKB Minta Pemerintah Investigasi Kayu Gelondongan Terbawa Banjir
"Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapa pun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu," tegas dia.
Sebanyak 4 subjek yang disegel Kemenhut, yakni Areal Konsesi TPL Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan dan PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, dan PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.
BACA JUGA: Viral Kayu Gelondongan Hanyut saat Banjir di Sumut, Curigai Praktik Ilegal Logging
Dalam kasus ini, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut tengah mendalami dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatra Utara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
