GenPI.co - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai usulan kepala daerah dipilih DPRD tidak perlu dilanjutkan, karena tak mencerminkan kehendak rakyat.
“Pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih pada kehendak elite. Ini tak perlu lagi terjadi di Indonesia,” katanya dikutip dari JPNN, Senin (8/12).
Pilkada melalui DPRD itu kembali muncul setelah dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat HUT ke-61 partai itu, Jumat (5/12).
BACA JUGA: 2 Kali PSU Pilkada 2024, Kepala Daerah Terpilih Barito Utara Akhirnya Dilantik
Bahlil Lahadalia menyebut terkait biaya yang besar dalam pilkada saat ini. Maka dari itu pemilihan kepala daerah diusulkan melalui DPRD.
Menurut Jamiluddin, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menjawab keresahan mengenai pemakaian politik uang pada kontestasi politik.
BACA JUGA: Kemenko Polkam Pastikan Tindak Tegas ASN Tak Netral di PSU Pilkada Bangka
Dia menilai politik uang tetap akan terjadi meski Pilkada melalui DPRD. Sebab kucuran uang bisa masuk ke legislatif.
“Calon dalam Pilkada juga bisa memakai uang agar dipilih para anggota DPRD,” ujar pengamat dari Universitas Esa Unggul tersebut.
BACA JUGA: Mathius Fakhiri Dinyatakan Menang di PSU Pilkada Papua, Selisih Suara Tipis
Selain itu, Pilkada melalui DPRD tidak menjawab keresahan publik mengenai polarisasi ketika kontestasi politik di daerah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
