GenPI.co - Pemilu Myanmar yang diperintah militer dinilai tidak mungkin berlangsung bebas dan adil.
Dilansir AFP, Rabu (3/12), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa junta bisa menerapkan pengawasan elektronik massal di tempat pemungutan suara.
Sejak merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2021 yang memicu perang saudara, militer menyebut pemilu sebagai jalan menuju rekonsiliasi.
BACA JUGA: Timnas Putri Indonesia U-20 Tahan Imbang Myanmar, Akira Higashiyama Beri Pujian
Militer menegaskan pemungutan suara yang akan diselenggarakan pada 28 Desember 2025 merupakan langkah menuju perdamaian.
Namun, pemilu tetap tidak akan diadakan di wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak.
BACA JUGA: Militer Myanmar Gerebek Sarang Penipuan, 1.600 Warga Asing Ditangkap
Proses ini dinilai hanyalah upaya untuk mempertahankan kekuasaan militer.
"Pemungutan suara yang dikendalikan militer ini berlangsung dalam suasana penuh ancaman dan kekerasan yang membahayakan warga sipil," kata juru bicara Kantor HAM PBB Jeremy Laurence.
BACA JUGA: Di Tengah Perang Saudara, PBB Sebut Pemilu Myanmar Tidak Masuk Akal
Menurut dia, meningkatnya ketidakamanan dan ketiadaan langkah perlindungan bagi masyarakat menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan pemilih.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
