GenPI.co - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin merespons soal usulan tambahan insentif atau gaji untuk kepala daerah yang sumbernya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Muhammad Khozin menilai penambahan insentif atau gaji kepada kepala daerah bukan solusi ideal dalam mencegah korupsi.
Politikus PKB itu mengatakan pencegahan korupsi dan pemberian dana insentif adalah dua hal yang sangat berbeda.
BACA JUGA: PKB Minta KPK Usut Tuntas Kasus yang Menyeret Gubernur Riau
Khozin menyampaikan pencegahan korupsi di daerah itu harus melalui sistem, dan bukan memakai pendekatan personal pejabat.
“Membangun sistem antikorupsi untuk di daerah itu by law, jadi bukan by person,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (13/11).
BACA JUGA: Fraksi PKB DPR RI Janji Perjuangkan Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS
Menurut dia, pencegahan korupsi di lingkungan pemda harus dengan sistem yang dimulai dari hulu.
Khozin pun menyebut momentum perubahan UU Pilkada dan UU Pemilu bisa menjadi waktu yang tepat untuk perbaikan di hulu.
BACA JUGA: Fraksi PKB DPR RI Soroti Kasus Kereta Anjlok, Kemenhub Diminta Audit
“Momentum perubahan UU Pilkada bisa menjadi pintu masuk dalam melakukan perbaikan sistem dari sisi hulu,” ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
