GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pengadaan lahan proyek kereta cepat Whoosh tidak wajar.
Dalam hal ini, ada tanah milik negara yang dijual kembali ke negara dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek kereta cepat Whoosh.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan lahan-lahan milik negara untuk proyek Whoosh tersebut kemudian tidak dijual sesuai dengan harga pasar, bahkan lebih tinggi.
BACA JUGA: Prabowo Subianto Minta Utang Kereta Cepat Whoosh Tak Dipolitisasi
“Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara,” kata dia, dikutip Selasa (11/11).
Asep menjelaskan tanah milik negara yang dipakai untuk proyek pemerintah, maka seharusnya negara tidak perlu membayar untuk memanfaatkan lahan ini.
BACA JUGA: PDIP Ungkap Megawati Pernah Ingatkan Soal Proyek Kereta Cepat Whoosh
“Kalaupun itu misalkan kawasan hutan, ya dikonversi nanti dengan lahan yang lain lagi, seperti itu,” ungkap dia.
Maka dari itu, pihaknya menilai pengadaan lahan untuk Whoosh yang tidak wajar.
BACA JUGA: Nama Luhut Muncul dalam Isu Dugaan Korupsi Whoosh
“Ini tanah negara, dengan berbagai macam cara, karena ini proyek nasional, lalu dia diatur sana sini, sehingga mereka mendapat sejumlah uang, bukan sejumlah lagi, ini uang besar, nah kami harus kembalikan uang itu kepada negara,” beber dia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
