GenPI.co - KPK tak hanya mengusut dugaan korupsi kuota haji, tetapi juga menelusuri dugaan korupsi katering penyelenggaraan ibadah haji.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan katering haji yang ditelusuri ini bukan hanya 2025, tetapi tahun-tahun sebelumnya.
“Ini yang katering mungkin tidak hanya 2025. Kami juga akan mengecek ke 2024, 2023, dan ke belakang, seperti itu,” kata dia, Selasa (26/8).
BACA JUGA: Kuota Haji Tambahan Diduga untuk Anggota DPR, KPK: Kami Dalami
Asep menjelaskan penelusuran kasus dugaan korupsi katering haji ini masih di tingkat Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK.
Meskipun begitu, Asep mengungkapkan apabila kasus ini naik ke tahap penyidikan, maka KPK akan lebih fokus untuk menelusuri adanya dugaan tindak pidana korupsi katering haji ini.
BACA JUGA: KPK Gandeng PPATK Telusuri Rekening Kasus Korupsi Haji
Dalam kasus ini, pihaknya turut menelusuri informasi tersebut dalam penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji Kementerian Agama 2023-2024.
“Kami berharap, kami bisa menemukan juga informasi maupun keterangan, serta dokumen-dokumen terkait masalah katering, kemudian pemondokan, dan yang lainnya pada saat kami menangani perkara kuota haji ini,” papar dia.
BACA JUGA: KPK Minta Kooperatif, Ungkap Dugaan Bukti Dihilangkan dalam Kasus Korupsi Haji
Sebagai informasi, KPK mendapatkan laporan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
