GenPI.co - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan penyelidikan faktor penyebab banjir di Sumatra, menyusul adanya gelondongan kayu yang terseret banjir di sejumlah lokasi.
Menteri LH/Kepala BPLH Hanif mengatakan pihaknya melakukan pengawasan dan penegakan hukum sebagai salah satu respons dari banjir dan longsor di Sumatra.
Hanif mengaku juga melakukan evaluasi terhadap dokumen persetujuan lingkungan terutama yang berada di DAS Batang Toru.
BACA JUGA: Hanif Faisol Janji Kerja Keras Tangani Masalah Banjir Seusai Muncul Desakan Diganti
"Seluruh pimpinan perusahaan yang diindikasikan berdasarkan kajian citra satelit berkontribusi menghadirkan log pada banjir tersebut kami undang untuk dilakukan proses penjelasan kepada Deputi Gakkum (Penegakan Hukum)," kata Hanif, dikutip Kamis (4/12).
Sebelumnya, KLH mengidentifikasi 8 perusahaan yang beraktivitas di DAS Batang Toru, Sumatra Utara.
BACA JUGA: Sumsel Kirim 52,9 Ton Bantuan untuk Korban Banjir Sumatera, Sekda Edward Candra Berharap Tepat Sasaran
Perusahaan ini terdiri dari perkebunan sawit sampai perusahaan tambang emas.
"Kami akan segera memulai langkah-langkah penyelidikan terkait dengan kasus ini. Tentu korban yang cukup banyak tidak boleh kita memberikan dispensasi dalam kasus ini, hukum harus ditegakkan, korban sudah cukup banyak," papar dia.
BACA JUGA: Tinjau Banjir di Solok, Wamendagri Bima Arya Pastikan Pendataan Akurat dan Pemulihan Cepat
Pihaknya juga merekomendasikan penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan daya dukung dan tampung DAS.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
