GenPI.co - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan kebijakan menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan juga harus diikuti penguatan kedisiplinan membayar iuran.
Edy mengatakan banyak peserta mandiri berhenti membayar iuran bukan karena mereka tidak mau. Tetapi penyebabnya memang tidak mampu.
“Adanya penghapusan tunggakan ini membuat mereka aktif lagi tanpa beban utang dan mendapat kembali hak konsitusional,” katanya dikutip dari Antara, Selasa (11/11).
BACA JUGA: KPK Telusuri Peran DPRD Ponorogo dalam Kasus Suap Bupati Sugiri Sancoko
Dia menilai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu adalah langkah progresif untuk memulihkan hak layanan kesehatan.
Namun, Edy pun menekankan supaya dilakukan penegakan disiplin pembayaran untuk para peserta yang memang mampu.
BACA JUGA: DPR RI Soroti Kasus Kekerasan di Area Masjid Agung Sibolga, Polisi Diminta Tegas
Politikus PDIP itu juga mendorong supaya pemerintah mengaitkan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan layanan publik seperti pembuatan SIM, SKCK.
“Untuk yang miskin ditanggung negara, sedangkan yuang mampu harus tetap bayar. Ini harus ditegakkan agar warga paham, BPKS bukan sekadar bantuan,” ujarnya.
BACA JUGA: Ikahi Desak DPR Sahkan RUU Jabatan Hakim Seusai Teror Hakim Khamozaro di Medan
Hal lain yang menjadi sorotannya yakni ketimpangan layanan kesehatan antarwilayah yang masih menjadi persoalan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
