GenPI.co - Di tengah gelombang kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus meningkat, Myanmar dinilai tidak mungkin bisa menyelenggarakan pemilu yang bebas serta adil bulan depan.
Dilansir AFP, Rabu (12/11), hal itu disampaikan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk.
Dia mengatakan situasi di Myanmar sayangnya tidak mendapat cukup perhatian media, padahal rakyatnya telah menderita.
BACA JUGA: Perubahan Iklim di Ambang Titik Krisis, PBB Tuntut Aksi Nyata Selamatkan Bumi
"Militer sepenuhnya menutup ruang sipil, menahan oposisi, membunuh jurnalis, dan membombardir warga sipil. Mengadakan pemilu dalam kondisi seperti ini sungguh tidak masuk akal," ujar Turk.
Militer Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2021, menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi dan memicu perang saudara berkepanjangan.
BACA JUGA: PBB Tolak Ambang Batas Parlemen yang Tinggi, Disebut Rugikan Semua Rakyat
Meski demikian, junta tetap menggembar-gemborkan pemilu yang dijadwalkan pada 28 Desember 2025 sebagai langkah menuju rekonsiliasi dan perdamaian.
Namun, pemungutan suara itu dinilai tidak lebih dari upaya militer untuk mempertahankan kekuasaan karena pemilu akan diblokir dari wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak.
BACA JUGA: PDIP Sambut Positif Pidato Prabowo Subianto di PBB, Disebut Kuat Secara Ideologis
Kelompok hak asasi manusia juga menyebut proses tersebut tidak sah, mengingat partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) telah dibubarkan, sementara sang pemimpin masih mendekam di penjara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
