GenPI.co - Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron alias Hero merespons pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang menganggap Whoosh investasi sosial.
Hero mempertanyakan pihak yang harus menalangi utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) jika proyek itu dianggap investasi sosial.
“Siapa yang harus menalangi kalau ini bagian dari investasi sosial negara,” katanya dikutip dari JPNN, Sabtu (1/11).
BACA JUGA: PDIP Ungkap Megawati Pernah Ingatkan Soal Proyek Kereta Cepat Whoosh
Dia menilai ketika proyek kereta cepat ini dianggap invesasi sosial negara, maka pihak yang bertanggung jawab atas kerugiannya adalah negara.
Namun pemerintah melalui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa diketahui sudah menolak opsi pembayaran utang Whoosh memakai APBN.
BACA JUGA: Nama Luhut Muncul dalam Isu Dugaan Korupsi Whoosh
“Kan masalahnya Pak Purbaya sudah menyatakan bahwa APBN tidak mau lagi bayarin. Begitu lo,” ujar anggota Komisi VI DPR RI itu.
Sebagaimana diketahui, beban utang Whoosh mencapai 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp120,38 triliun dengan asumsi kurs Rp16.500.
BACA JUGA: KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh: Belum Bisa Diungkap
Proyek kereta cepat itu pembiayaannya sebanyak 75 persen adalah utang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga dua persen dan tenor 40 tahun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
