GenPI.co - Pengamat kebijakan dan politik Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin menyebut Pilkada melalui DPRD, tak menjamin menekan anggaran penyelenggaraan.
Andhyka mengatakan biaya penyelenggaraan pada Pilkada melalui DPRD berpeluang berputar dan masuk ruang transaksi para elite.
“Tak ada jaminan Pilkada melalui DPRD lebih murah dibanding secara langsung,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (16/1).
BACA JUGA: Pilkada Melalui DPRD, Dinilai Tidak Adil dan Biayanya Lebih Mahal
Menurut dia, Pilkada melalui DPRD juga lebih berisiko memunculkan praktik korupsi. Sebab, potensi transaksi tersentral pada ranah elite.
Andhyka menilai efisiensi anggaran, tidak bisa dijadikan alasan dasar mengganti sistem Pilkada secara langsung menjadi melalui DPRD.
BACA JUGA: DPD Janji Dengar Suara Rakyat di Daerah, Sikapi Pilkada Melalui DPRD
Dia mengingatkan legitimasi kekuasaan pada hakikatnya lahir melalui kehendak rakyat. Ketika Pilkada melalui DPRD digulirkan, maka hanya mengorbankan hak pilih rakyat.
“Kalau alasan ini (efisiensi) menjadi yang utama untuk mengubah sistem, maka relevansinya menjadi lemah secara demokratis,” ujarnya.
BACA JUGA: Komisi II DPR Pastikan UU Pilkada Belum Masuk Agenda Legislasi
Andhyka tak membantah Pilkada secara langsung, menelan banyak biaya, waktu lama, dan energi yang besar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
