GenPI.co - Senator asal Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor menyoroti kebijakan pemerintah yang mendatangkan batalion pertanian dan perkebunan ke Papua.
Finsen awalnya mengatakan rakyat di Bumi Cenderawasih tegas menolak wacana ekspansi lahan sawit di Papua.
“Pimpinan, warga adat di Papua, menolak wacana sawit,” katanya saat interupsi Rapur VI DPD Masa Sidang III 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).
BACA JUGA: Mathius Fakhiri Bantah Isu Pembukaan Kebun Sawit di Papua, Lahan Akan Ditanami Kakao
Dia berharap kepada pimpinan DPD untuk menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, supaya menghentikan ekspansi sawit ke Papua.
“Nanti sampaikan ke Pak Prabowo dan Bahlil itu, setop barang (ekspansi sawit) itu. Sebab, orang Papua tidak suka,” tuturnya.
BACA JUGA: 100 Anak Muda Dekai Papua Direkrut KKB, Diduga Akibat Pengangguran & Putus Sekolah
Finsen menyinggung kebijakan negara yang mengirim batalion pertanian dan perkebunan ke Papua. Padahal, yang dibutuhkan warga adalah sekolah dan rumah sakit.
“Warga Papua, membutuhkan sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara,” ujarnya.
BACA JUGA: 94 Orang Tewas Akibat KKB di Papua, Ada 64 Warga Sipil
Dia menyebut Undang-Undang Otonomi Khusus yang pernah dibahas oleh parlemen, mengamanatkan kepada negara untuk memperkuat pendidikan di Papua.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
