GenPI.co - Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menanggapi soal langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan reshuffle kabinet.
Hardjuno mengatakan reshuffle kabinet termasuk pemberhentian Menko Polkam Budi Gunawan itu harus dipandang bentuk evaluasi dan tata kelola politik, hukum, dan ekonomi.
Dia menyebut pencopotan Budi Gunawan tersebut tak sekadar mengenai siapa yang akan menduduki jabatan Menko Polkam.
BACA JUGA: Budi Arie Setiadi Seusai Didepak dari Kabinet, Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo
“Tapi bagaimana koordinasi antarlembaga bisa lebih solid, transparan, serta akuntabel,” katanya dikutip dari JPNN, Selasa (9/9).
Hadjuno menilai kedudukan Menko Polkam tak hanya jabatan politik. Namun menjadi garda depan dalam memastikan stabilitas nasional berjalan dengan mengedepankan rakyat.
BACA JUGA: Prabowo Subianto Disebut Waktunya Copot Orangnya Jokowi di Kabinet
“Terpenting, membangun sistem yang transparan sehingga praktik-praktik yang melemahkan masyarakat bisa dihentikan,” ujarnya.
Dia juga menyoroti reshuffle bidang ekonomi yakni pergantian Menkeu Sri Mulyani. Herdjuno mengkritik stategi anggaran berbasis defisit.
BACA JUGA: Airlangga Hartarto Bantah Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo
Herdjuno menilai strategi tersebut sudah membuat utang negara terus membengkak, karena pemerintah menutup kebutuhan belanja dengan utang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
