GenPI.co - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melibatkan pakar hukum tata negara dalam proses pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo mengatakan pihaknya menggandeng 2 pakar hukum tata negara untuk memperkuat landasan hukum pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
Mereka adalah Bivitri Susanti ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera dan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan Muhammad Junaidi dosen Universitas Semarang (USM).
BACA JUGA: Warga Pati Kirim Surat Massal ke KPK, Minta Bupati Sudewo Jadi Tersangka
"Kami perlu konsultasi dengan pakar tata negara agar setiap langkah yang ditempuh tidak menyalahi prosedur,” kata dia, dikutip Selasa (26/8).
Teguh menjelaskan kehadiran 2 pakar hukum ini sebagai langkah strategis DPRD Pati demi memastikan seluruh tahapan yang dijalankan sesuai aturan perundang-undangan.
BACA JUGA: Kasus Suap DJKA, Bupati Pati Sudewo Dijadwalkan Hadir ke KPK 27 Agustus
Di sisi lain, keberadaan para pakar ini juga untuk menguji temuan-temuan Pansus DPRD Pati.
Hal ini sekaligus memperkuat dasar hukum yang akan dibawa ke tahapan selanjutnya.
BACA JUGA: Rudal Soroti OTT KPK Kasus Bupati Kolaka Timur, Harap Tak Dijadikan Alat Politik
"Kami berharap masyarakat Pati kawal proses ini, jangan sampai kendor," ungkap dia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
