GenPI.co - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengingatkan supaya penanganan bencana di Sumatra tak diseret ke ruang politisasi.
Hal itu merespons beredarnya informasi adanya surat permintaan bantuan ke lembaga internasional yang tak diketahui Pemprov Aceh.
Trubus mengatakan penanganan bencana adalah domain tata kelola negara yang dijalankan dengan mekanisme resmi dan koordinsai daerah dan pusat.
BACA JUGA: Bencana Aceh Hancurkan 106.058 Rumah, RBNPB Siapkan Skema Relokasi Besar-Besaran
“Kalau ada langkah di luar sepengetahuan pemda, terlebih komunikasi dengan asing, itu perlu dikritisi agar tidak jadi ruang politisasi,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (18/12).
Dia kemudian merujuk pada pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem yang menyebut tak tahu surat ke lembaga internasional.
BACA JUGA: Aceh Masih Gelap, Listrik Baru Pulih 40 Persen Seusai Bencana
Trubus menyampaikan bantuan internasional itu bukan isu terlarang. Tetapi harus ditempatkan pada kerangka kewenangan dan prosedur resmi.
“Masalahnya bukan bantuan. Tetapi cara dan jalur yang ditempuh. Kalau tidak melalui otoritas yang sah, berpeluang menimbulkan distorsi tata kelola,” ujarnya.
BACA JUGA: Bantu Korban Bencana Sumatera, Ivan Gunawan Janji Lanjutkan Misi Kemanusiaan
Dia menilai Aceh punya pengalaman serta kapasitas sosial yang kuat ketika menghadapi bencana. Negara pun sudah hadir dalam penanganannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
