GenPI.co - Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira merespons hasil survei LSI Denny JA yang menyebut mayoritas publik menolak usulan Pilkada melalui DPRD.
Andreas mengatakan PDIP sejak awal merasa terlalu mahal mencabut hak rakyat dalam memiliki kepala daerah.
“Terlalu mahal yang harus dibayar, jika memaksakan mengambil kembali hak yang telah diberikan kepada rakyat,” katanya dikutip dari JPNN, Jumat (9/11).
BACA JUGA: Mayoritas Pemilih Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Ogah Pilkada Melalui DPRD
Dia menilai efisiensi anggaran, seharus tak menjadi alasan mencabut hak rakyat dalam memilih pemimpinnya.
“Banyak ruang untuk efisiensi,” tutur anggota DPR tersebut.
BACA JUGA: Hensa Soal Pilkada, Rakyat Sebaiknya Dibiarkan Memilih Pemimpin
Hasil survei LSI Denny JA sebelumnya menyebut ada 66,1 persen responden yang menolak wacana Pilkada melalui DPRD.
“66,1 persen kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali,” ujar Peneliti Senior LSI Denny JA Ardian Sopa.
BACA JUGA: Suara Elite Partai Soal Pilkada Melalui DPRD, Tak Diamini Para Pemilihnya
Salah satu alasan publik menolak wacana itu, yakni memori kolektif warga yang selama sekitar 20 tahun merasakan pemilihan secara langsung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
