GenPI.co - PDIP mendorong alokasi transfer ke daerah (TKD) dilakukan berdasar keadilan dan proporsional sesuai UU.
Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham yang membacakan sikap partai dalam penutupan Rakernas I mengatakan pemotongan TKD 2026, juga dibahas dalam Rakernas partainya.
Dia menyebut pemotongan TKD oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak mencerminkan asas keadilan.
BACA JUGA: Megawati Minta Kader PDIP Gerak Cepat Bantu Korban Bencana di Aceh
“Tidak mencerminkan pemerataan antara pemerinta pusat dan daerah, sekaligus melanggar asas desentralisasi,” katanya dikutip dari JPNN, Selasa (13/1).
Partai berlambang banteng moncong putih ini, menyatakan dukungan kepada warga yang membentuk badan usaha koperasi, secara mandiri dan organik.
BACA JUGA: Kader Muda PDIP Sebut Pilkada via DPRD Bak Senam Poco-Poco, Maju dan Mundur
“Sehingga koperasi benar-benar menjadi gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar azas kekeluargaan dan gotong royong,” ujarnya.
PDIP pada sikap politik hasil Rakernas juga mengkritik tindakan Amerika Serikat yang menculik Presiden Venezuela Nicolas Madura.
BACA JUGA: PDIP Soal Konten Pandji Pragiwaksono, Sebut Dilindungi Konstitusi
Kemudian, mendesak pemerintahan Prabowo menyatakan sikap penolakan terhadap sehala bentuk pelanggaran kedaulatan negara merdeka.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
