GenPI.co - PDIP menyatakan penegakkan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, tak boleh dijadikan alat kekuasaan politik.
Partai berlambang banteng moncong putih itupun mendesak dilakukan reformasi sistem hukum secara berkeadilan.
Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Odham yang membacakan sikap partainya pada penutupan Rakernas I mengatakan penegakkan hukum harus dilakukan independen.
BACA JUGA: Megawati Minta Kader PDIP Gerak Cepat Bantu Korban Bencana di Aceh
“Penegakan hukum tak boleh dijadikan alat kekuasaan politik atau persaingan bisnis,” katanya dikutip dari JPNN, Selasa (13/1).
PDIP juga menyebut perlunya fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara, supaya ada peningkatan kualitas demokrasi Indonesia.
BACA JUGA: Kader Muda PDIP Sebut Pilkada via DPRD Bak Senam Poco-Poco, Maju dan Mundur
“Penguatan warga sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak setiap warga negara, dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,” ujarnya.
Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini menekankan pentingnya ruang partisipasi generasi muda, dalam berpolitik, berekspreasi, berpendapat, berkreasi, dan lainya,
BACA JUGA: PDIP Soal Pelaporan Terhadap Pandji, Disebut Mirip Tekanan Masa Orde Baru
PDIP menilai pemerintahan wajib mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, serta inovasi,
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
