GenPI.co - Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania merespons kebijakan Kementerian Haji dan Umrah, menambah kuota personel TNI dan Polri untuk memperkuat perlindungan jemaah haji.
Dini mengingatkan kebijakan tersebut, jangan sampai mengurangi kuota untuk petugas haji. Dia pun menyinggung terkait regulasinya.
Anak buah Surya Paloh di Partai NasDem itu mengatakan tupoksi TNI dan Polri sebagai pelindung jemaah, harus tetap dibedakan dengan tugas pelayanan haji.
BACA JUGA: Legislator NasDem Dorong Penghapusan KUR Bagi Korban Bencana Sumatra
“Jadi, penempatannya perlu dalam skema tersendiri dan tak menggerus alokasi petugas haji,” katanya dikutip dari Antara, Sabtu (17/1).
Dia menyambut baik kebijakan tersebut, mengingat tantangan operasional yang besar dan kondisi layanan di Tanah Suci yang sangat dinamis.
BACA JUGA: NasDem Soroti Kerusakan Lingkungan di Bandung Raya, Pemerintah Pusat Diminta Turun
Dini mengaku tak masalah, jika jumlah penambahannya mencapai dua kali lipat. Tetapi, penugasannya harus jelas sebagai pelindung jemaah.
Dia menyampaikan semua kebijakan harus bermuara pada satu, yakni memastikan perlindungan jemaah dilakukan dengan maksimal.
BACA JUGA: Legislator NasDem Sebut 4 Ribu KK di Pesisir Selatan Masih Terisolasi
“Penambahan unsur TNI tak masalah, asalkan kuota petugas haji tetap terjaga dan optimal dalam perlindungan jemaah,” ucapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
