GenPI.co - Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyebut pembentukan undang-undang dan akademisi perlu memulai wacana pengusulan bakal capres melalui jalur independen atau non-partisan.
Hal tersebut disampaikannya menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold, Kamis (2/1) lalu.
Sultan mengatakan UUD saat ini memang hanya menugaskan partai politik yang memiliki hak mengajukan calon presiden.
BACA JUGA: Bawaslu Sampaikan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Pemilihan 2024 ke Komite I DPD RI
“Tetapi wacana menghadirkan calon pemimpin bangsa yang independen atau dari institusi demokrasi non-partisan perlu dimulai,” katanya dikutip dari Antara, Sabtu (4/1).
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu pun berharap supaya hak memilih maupun dipilih bisa dibuka lebih luas dan memenuhi rasa keadilan politik untuk masyarakat.
BACA JUGA: Sultan: DPD RI Bakal Bentuk Badan Baru untuk Jaring Aspirasi Rakyat
Dia menilai dengan dibukanya hak tersebut lebih luas, maka Indonesia bisa menemukan pemimpin nasional yang lebih berkualitas dari waktu ke waktu.
Sultan mengaku sulit bagi bangsa Indonesia mencapai kualitas demokrasi sekaligus menemukan kepemimpinan nasional jika tidak menyiapkan institusi demokrasi alternatif.
BACA JUGA: Bustami Hamzah Pilih Anggota DPD RI untuk Gantikan Tu Sop Jadi Bacawagub Aceh
“Masih banyak partai politik yang belum sepenuhnya bersedia untuk mempraktekkan demokratisasi di internal partai,” tuturnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
