GenPI.co - Kementerian Pertahanan memastikan tugas baru yang dimiliki TNI yakni pertahanan siber bukan untuk memata-matai warga sipil.
Kepala Biro Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan pihaknya memahami pada era demkrasi, ada pendapat yang berbeda-beda.
Adanya kritik terhadap instansi pertahanan atau pemerintah pun merupakan salah satu bentuk ekspresi berpendapat yang wajar.
BACA JUGA: Soal Progres Pengunduran Diri Novi Helmy, Mabes TNI: Insyaallah Bulan Ini
“Pertahanan siber ini maksudnya lebih pada operasi informasi dan disinformasi yang mengancam kedaulatan dan keselamatan negara,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (27/3).
Dia pun menyampaikan masyarakat supaya tak perlu khawatir dengan adanya UU TNI yang baru, terhadp kebebasan berekspresi dan berpendapat.
BACA JUGA: Datangi Rumah Polisi Korban Penembakan di Lampung, Ini Janji Kapolri dan Panglima TNI
Frega menyebut tugas pertahanan siber yang dimiliki TNI nantinya berfokus pada konteks yang lebih besar.
Dia menjelaskan sejumlah operasi yang dilakukan berbagai pihak eksternal ada yang ingin membuat persepsi negatif, misinformasi, disinformasi, hingga malinformasi.
BACA JUGA: 2 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penembakan Polisi dan Judi Sabung Ayam di Lampung
Frega mengatakan negara lain pun telah mengadopsi sistem pertahanan siber, dengan membentuk korps siber atau komando siber.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
