GenPI.co - Inas Nasrullah Zubir merespons data Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukan Presiden ke-7 RI Jokowi dalam nominasi pemimpin terkorup.
Politikus senior Partai Hanura tersebut mengatakan koripsi masuk dalam klasifikasi kejahatan luar biasa, karena sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan suatu negara dan rakyat.
Dia menilai dampak akibat korupsi cukup luar biasa karena menyangkut perekonomian suatu negara. Inas menyebut para pembenci Jokowi dan pemuja Megawati mengatakan korupsi tidak perlu bukti.
BACA JUGA: Jokowi Tak Hadir di Pertemuan eks Gubernur DKI, PDIP: Malu
“Pernyataan korupsi tidak perlu bukti dan cukup berdasar voting ala OCCRP itu mencerminkan pandangan kontroversial dan otoriter,” katanya dikutip dari JPNN.com, Rabu (8/1).
Inas mengungkapkan setiap tuduhan termasuk korupsi harus didasarkan adanya bukti yang jelas dan kuat. Dalam demokrasi, proses hukum transparan dan adil pun menjadi fondasi penting.
BACA JUGA: Terkait Publikasi Pemimpin Terkorup, Haidar Alwi: OCCRP Harus Minta Maaf ke Jokowi
Menurut dia, voting ala OCCRP yang menominasikan seorang tokoh masuh daftar terkorup mungkin dilihat hanya sebagai cara menilai tingkat korupsi berdasar laporan daring dan investigasi jurnalistik.
Namun hal tersebut tetap tidak bisa menggantikan kebutuhan proses hukum yang adil. Tuduhan terhadap Jokowi itu pun tidak melalui investigasi jurnalistik yang tepat.
BACA JUGA: Soal Publikasi OCCRP Memasukkan Nama Jokowi, PSI: Barisan Sakit Hati
Tetapi hanya melalui google form dan email untuk kemudian di-voting. Inas menyebut menuding tanpa bukti kuat bisa merusak reputasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
