GenPI.co - Partai Golkar mempertanyakan efektivitas e-voting dalam Pilkada langsung untuk menekan politik uang, sebagaimana yang diusulkan PDIP.
“Biayanya serendah apa,” kata Sekjen Partai Golkar Sarmuji, dikutip dari JPNN, Kamis (15/1).
Dia juga menyebut e-voting membutuhkan semacam audit teknologi, supaya penerapannnya tidak menjadi persoalan.
BACA JUGA: PKS Soal E-Voting di Pilkada, Perlu Dibahas dengan Kepala Dingin
Sarmuji juga menyinggung penerapan e-rekap pada Pemilu 2024 silam, yang memunculkan reaksi tajam.
“Jangan e-voting untuk menentukan hasil, e-rekap yang dipakai untuk pembanding saja diributkan,” tuturnya.
BACA JUGA: Waketum PKB Tegaskan E-Voting Pilkada Belum Siap Diterapkan Langsung
Dia menilai persoalan Pilkada seharus tak dipandang hanya mengenai biaya. Tetapi, juga harus melihat proses demokrasi untuk membawa kemajuan daerah.
“Kami menginginkan Pilkada menjadi instrumen, supaya rakyat lebih sejahtera, kohesifitas sosial terjaga, dan ASN lebih profesional,” ujarnya.
BACA JUGA: Komisi II DPR Pastikan Usulan E-Voting Pilkada Tetap Dibahas
Sebelumnya, PDIP menyatakan penolakannya terhadap usulan Pilkada melalui DPRD yang dilontarkan sejumlah elite politik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
