GenPI.co - Legislator PKB Rivqy Abdul Halim mengingatkan BPI Danantara mengelola proyek Kampung Haji Indonesia secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan jemaah.
Proyek Kampung Haji Indonesia tersebut termasuk pembelian lahan dengan luas 4,4 hektare di Arab Saudi.
Anggota Komisi VI DPR itu mengatakan Danantara adalah lembaga pengelolaan investasi negara untuk memaksimalkan kekayaan negara melalui pengelolaan aset BUMN.
BACA JUGA: DPD RI Minta Danantara Hati-hati, Rencana Investasi ke GOTO dan Grab Disorot
“Pembelian lahan harus benar-benar memberi manfaat untuk jemaah haji Indonesia, bukan sekadar proyek properti,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (19/12).
Dia juga mengingatkan terkait transparansi terhadap pembangunan Kampung Haji. Sebab butuh waktu yang panjang, anggaran besar, dan sumber daya manusia yang profesional.
BACA JUGA: DPR RI Dukung Menkeu Purbaya soal Utang Whoosh, Danantara Diminta Cari Solusi
Transparansi ditekankan, terlebih dengan adanya rencana pembangunan 13 tower hunian dan satu pusat perbelanjaan, dengan kapasitas 23 ribu jemaah haji.
“Danantara tak boleh kerja secara tertutup. Transparansi mutlak dibutuhkan, supaya memastikan tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.
BACA JUGA: Danantara Bisa Bayar Utang KCIC, Menkeu Sebut Gunakan Dividen BUMN
Rivqy menyampaikan transparansi ini harus mencakup pengelolaan aset, pemakaian anggaran, maupun penentuan mita.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
