GenPI.co - DPRD mendesak PT Timah Tbk menghentikan penambangan biji timah di belakang kompleks perkantoran Pemda Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung.
Ketua DPRD Bangka Tengah Batianus mengatakan penambangan tersebut, bisa berdampak pada kerusakan sejumlah aset daerah.
Dia menyampaikan ada sejumlah pertimbangan, terkait desakan penghentian tambang itu. salah satunya, masa Surat Perintah Kerja (SPK) yang sudah berakhir Desember 2025.
BACA JUGA: Wagub Bangka Belitung Hellyana Jadi Tersangka Ijazah Palsu, Dijerat Pasal Berlapis
“Itu memang wilayah IUP PT Timah. Tetapi, lahannya dan beberapa aset di dalamnya milik pemda,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (15/1).
Batianus mengaku masalah itu, sudah dibahas dengan manajemen PT Timah dan akan ada keputusan dalam waktu yang cepat.
BACA JUGA: Kasus Korupsi Timah, eks Kadis ESDM Bangka Belitung Divonis 4 Tahun Penjara
“Kami juga mendesak PT Timah melakukan reklamasi atau pemulihan lahan bekas penambangan,” tuturnya.
Kemudian, meminta PT Timah Tbk membangun embung atau kolam resapan air di area bekas tambang, untuk antisipasi bencana banjir.
BACA JUGA: Rangkul Ikatan Pemulung Indonesia, AQUA Kurangi Sampah di Bangka Belitung
“Sangat penting dilakukan pembangunan embung, untuk mitigasi banjir dan menjaga lingkungan,” ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
