GenPI.co - Anggota Komisi II DPR Muhammad Toha merespons operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap sejumlah kepala daerah dalam waktu berdekatan.
Dua kepala daerah yang terkena OTT KPK tersebut, yakni Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo.
Muhammad Toha mengatakan peristiwa tersebut menjadi tamparan keras terhadap jalannya otonomi daerah.
BACA JUGA: Thomas Djiwandono Diajukan Jadi Deputi Gubernur BI ke DPR
Dia menyampaikan Komisi II sangat menyayangkan, masih ada kepala daerah yang berani bermain-main dengan hukum.
“Jangan jadikan jabatan, sebagai alat memperkaya diri sendiri melalui fee proyek atau jual beli jabatan,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (21/1).
BACA JUGA: Dasco Sambut Usulan PDIP Soal E-Voting Pilkada, Bakal Dikaji DPR
Politikus PKB menilai keterlibatan kepala daerah pada kasus suap pengisian jabatan di Pati, menunjukkan harus ada pembenahan terhadap birokrasi.
“Kalau rekrutmen jabatan dilakukan melalui suap, dipastikan birokrasi tidak akan berlangsung profesional,” tuturnya.
BACA JUGA: Dasco Pastikan DPR Belum Berpikir Soal Pilkada via DPRD, Tak Dibahas pada 2026
Dia pun menyinggung dugaan penyimpangan dana CSR di Madiun, yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
