GenPI.co - Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim mendukung Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja BUMN, terutama komisaris dan direksi.
Rivqy mengatakan komisaris dan direksi di perusahaan yang merugi, tetapi tetap minta tantiem atau bonus adalah tidak masuk akal.
“Perusahaan merugi, tetapi elitenya tetap merasa berhak mendapat bonus. Ini masalah etika kepemimpinan,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (14/1).
BACA JUGA: Megawati Tegaskan PDIP Tolak Pilkada Melalui DPRD, Hak Rakyat Akan Dibela
Dia menilai tindakan minta bonus saat kinerja perusahaan buruk adalah bentuk normalisasi kegagalan yang tidak boleh dibiarkan terus berlangsung.
Politikus PKB itu mengingatkan BUMN bukan perusahaan pribadi. Dia menyebut setiap rupiah yang hilang, merupakan uang rakyat.
BACA JUGA: DPR Soroti Wacana TNI Tangani Terorisme, Tugas Utama Disinggung
“Kalau rugi, seharusnya instropeksi. Bukan menuntut penghargaan. Ini jadi evaluasi kinerja BUMN pada awal 2026,” ujarnya.
Menurut dia, kemajuan BUMN tidak akan tercapai tanpa keledanan dan prinsip kuat para pemimpinnnya.
BACA JUGA: DPRD Sebut Tren Kendaraan Listrik Bisa Mengancam PAD Jawa Barat
“BUMN tidak akan maju melalui slogan transformasi. Dia butuh pemimpin berani, tanggung jawab, dan tahu malu saat gagal, serta siap dievaluasi,” tuturnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
