GenPI.co - DKPP menyebut Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak pengaduan terhadap penyelenggaran pemilu, terhitung sejak Desember 2024 hingga 1 Desember 2025.
Ketua DKPP Heddy Lugito awalnya mengatakan pihaknya sudah memutus 198 perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sepanjang 2025.
“198 perkara itu melibatkan 950 penyelenggara pemilu. Kemudian delapan perkara lain yang putusannya akan kami bacakan Januari 2026,” katanya dikutip dari Antara, Selasa (9/12).
BACA JUGA: Kader Gerindra Minta DKPP Pecat Semua Anggota KPU RI Buntut PSU di Pilkada Kukar
Dia mengungkapkan sejak Desember 2024 sampai Desember 2025 ini, pihaknya menerima 3089 aduan masyarakat.
Dari jumlah itu, ada sebanyak 210 aduan yang dinyatakan memenuhi sayrat verifikasi administrasi.
BACA JUGA: Dilaporkan Tim Ridwan Kamil ke DKPP, KPU DKI: Tidak Menghambat Rekapitulasi
Kemudian sebanyak 166 aduan yang lolos verfiikasi materiel dan dilimpahkan menjadi perkara. Ada juga 41 aduan pada akhir 2024 yang diproses menjadi perkara pada 2025.
Heddy menyebut Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak pengaduan, yakni ada 126. Lalu disusul Papua 94 aduan dan Sumatera Utara 88 aduan.
BACA JUGA: Bakal Laporkan KPU DKI ke DKPP, Tim Ridwan Kamil: Ada Hak Rakyat Dihilangkan
“Jumlah pengduan terbanyak Jawa Barat. Kemudian disusul Papua dan Sumut. Jawa Barat juga sangat berbeda dibanding daerah lain di Jawa,” ujrnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
